Masa Pemerintahan Republik Bataaf
Republik Batavia (bahasa Belanda: Bataafse Republiek) adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806, yang bentuknya mengikuti model Republik Perancis. Republik Batavia diproklamasikan pada 19 Januari 1795, yaitu sehari setelah walinegara Willem V van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris. Kemudian pada tanggal 4 Maret, sebuah pohon simbol kebebasan ditanam di depan Balai Kota Amsterdam.
Pada tahun 1795 terjadi peubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patrir. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: Liberti (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis yang menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin RePUBLIK Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “ surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah aga para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa dareha Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia..
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih eluruh daerah beka kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia maih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utma bagi Perancis waktu itu dalah memerangi Inggri. Olh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggri diperlukan pemimpi yang kuat. Ditunjuklah seprang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia,yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.
Pemerintahan Herman Williem Daendels
D
|
Tugas
Pokok Deandels
1. Mempertahankan pulau jawa dari serangan
Inggris.
Inggris.
2. Mengatur pemerintahan
di Indonesia dan
membereskan keuangan (Perekeonomian).
di Indonesia dan
membereskan keuangan (Perekeonomian).
Penjajahan Daendels
K
|
ebijakan Masa Penjajahan Belanda I di Indonesia - Tahun 1807-1811, Indonesia. dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan
Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis (Belanda menjadi jajahan Prancis).
Napoleon Bonaparte mengangkat
Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti
namanya menjadi Konikrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat
Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari
serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan
dan keamanan.
Adapun langkah-langkah
yang ditempuh Daendels sebagai berikut.
b. Menjadikan kota
Batavia sebagai benteng pertahanan.
c. Membuat galangan
beserta kapalnya di Surabaya.
d. Membangun pelabuhan
Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak.
e. Memperbaiki
struktur pemerintahan
f. Menggalakkan
penyerahan hasil bumi
g. Membangun jalan
raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1100 km.
Pembangunan jalan ini
menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan
penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia
mendapat julukan Jenderal Guntur.
Untuk memperoleh dana,
Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya, tanah-tanah
partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan,
Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada
pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya.
Tindakan dan kekejaman
Daendels tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk
menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaharuan tersebut, Daendels
kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah
sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di
sekitar Batavia dan Probolinggo.
Kekejaman Daendels
tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena
dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Jansens.
Louis Napoleon sebagai penguasa negeri Belanda pada
saat itu, mengangkat Herman Willem Daendels (1808) sebagai gubernur jenderal
Hindia Belanda. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau Jawa dari
ancaman Inggris dan mengatur pemerintahan di Indonesia. Daendels pada saat
memerintah Indonesia dikenal sebagai penguasa yang disiplin dan keras sehingga
mendapatkan sebutan "Marsekal Besi" atau "Jenderal Guntur".
Langkah-langkah yang ditempuh Daendels selama masa
pemerintahannya antara lain sebagai berikut:
1). Melakukan Pembangunan Fisik
a. Membangun pabrik senjata.
b. Membangun benteng pertahanan.
c. Menarik penduduk pribumi untuk menjadi tentara.
d. Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung
Kulon.
e. Membangun jalan raya Anyer (Banten) sampai
Panarukan (Jawa Timur) sepanjang 1.000 km, yang kemudian terkenal dengan
sebutan "Jalan Raya Daendels".
Upaya Daendels untuk mewujudkan semua kegiatan
pembangunan fisik tersebut memaksa rakyat Indonesia untuk kerja rodi atau kerja
paksa, sehingga banyak rakyat Indonesia menjadi korban serta meninggal dunia
karena kelehahan, kelaparan, dan terjangkit wabah penyakit.
2). Melakukan Pembangunan Ekonomi
a. Memungut pajak hasil bumi dari rakyat (contingenten).
b. Menjual tanah negara kepada pihak swasta asing.
c. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi (preanger
stelsel).
d. Mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil
panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah (verplichte leverentie).
Beberapa langkah yang ditempuh Daendels tersebut
mendapat kritikan tajam, baik dari kalangan rakyat Indonesia maupun dari
parlemen Belanda. Daendels dikritik karena dianggap telah melakukan tindakan
kejam dan penyimpangan dalam bentuk menjual tanah milik negara kepada pihak
swasta. Akhirnya, pada tahun 1811, Herman Willem Daendels digantikan oleh
Gubernur Jenderal Janssens.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar